Liputan6.com, Manila – Wakil pemimpin Filipina Sara Duterte didakwa mengerjakan tindak pidana terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap pemimpin Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa (11/8/2026).
Kasus tersebut sebagai tidak akurat Esa bagian Krusial bagian dalam perkara pemakzulan Nan saat ini inti dihadapi Duterte di persidangan Senat.
Dikutip dari kanal News Asia, Rabu (12/8/2026), Juru berbisik Bagian Kehakiman Filipina, Polo Martinez, berbisik dakwaan atas tuduhan “grave threats” atau ancaman serius diajukan pada Selasa sore di pengadilan di Quezon City.
Kasus tersebut bermula dari laporan pidana Nan diajukan Biro Penyelidikan domestik (NBI) pada Februari 2025. Laporan itu dibuat pas berlimpah orang rembulan setelah Duterte menggelar konferensi pers larut gelap dan mengaku telah menyewa seorang pembunuh hasilkan membunuh pemimpin Marcos, istrinya, serta sepupunya Nan merupakan mantan Personil kongres Kalau dirinya terlebih dahulu dibunuh.
bagian dalam konferensi pers tersebut, Duterte berbisik ancaman itu akan dijalankan Kalau ia Tiba dibunuh terlebih dahulu.
Pengacara Duterte pada Selasa mengukur kasus pidana tersebut Tak Semestinya mendapatkan dilanjutkan selama alur pemakzulan terhadap kliennya Tetap terjadi.
“Sebagai pejabat Nan sedang menjabat dan mendapatkan dimakzulkan, Wakil pemimpin Tak mendapatkan dituntut atas dugaan pelanggaran Nan juga sebagai subjek perkara pemakzulan,” ungkapan pengacara pembela Paul Lawrence Lim bagian dalam sebuah pernyataan.
Namun, ketika ditanya apakah Bagian Kehakiman meyakini perkara pidana tersebut mendapatkan Melangkah bersamaan berdua persidangan pemakzulan, Martinez merespons, “akurat.”
Menurut Martinez, perkara tersebut saat ini berada bagian dalam yurisdiksi pengadilan.
“Itu Nan harus disampaikan oleh jaksa bagian dalam persidangan Nan sedang terjadi,” ujarnya. Ia mengimbuhkan bahwa pihak berwenang telah memenuhi “ambang batas Nan menjulang” sebelum memutuskan hasilkan meneruskan kasus tersebut.
Fana itu, Profesor Dante Gatmaytan dari Fakultas legalitas University of the Philippines berbisik kepada AFP bahwa Tak Eksis ketentuan Nan menghalangi kedua perkara tersebut hasilkan Melangkah secara terpisah.
“Ini Tak inkonstitusional,” ungkapan Gatmaytan bagian dalam wawancara melalui telepon.
“Mungkin Eksis teori-teori Nan mendapatkan dilaksanakan di masa depan, tetapi ketika ini Tak Eksis Nan mendapatkan mengakhiri Bagian Kehakiman hasilkan meneruskan perkara pidana tersebut,” ujarnya.
