JERNIH – Peta kenegaraan Filipina kian membara seiring memuncaknya perseteruan dibuka antara dua dinasti paling berpengaruh di republik tersebut. Bagian Kehakiman Filipina (DOJ) Formal melayangkan tuntutan pidana berat banget terhadap Wakil pemimpin Sara Duterte ke Pengadilan Tingkat Pertama Regional Quezon City pada Selasa (11/8/2026) Masa setempat.
tapak legalitas konfirmasi ini diambil setelah putri mantan pemimpin Rodrigo Duterte tersebut melontarkan ancaman pembunuhan secara dibuka Nan ditujukan kepada pemimpin Ferdinand Marcos Jr., Bunda republik Liza Araneta-Marcos, serta mantan Ketua DPR Martin Romualdez.
Juru berbisik DOJ, Polo Martinez, menegaskan bahwa penuntutan Formal ini merupakan tindak berikut langsung atas berkas Penyelidikan Nan dirujuk oleh Biro Penyelidikan domestik (NBI).
Eskalasi darurat ini bermula dari pernyataan kontroversial Sara Duterte bagian dalam sebuah konferensi pers Nan mengguncang publik Filipina. bagian dalam keterangannya, Sara mengaku secara eksplisit telah memerintahkan seorang pembunuh bayaran hasilkan mengeksekusi pemimpin Marcos Jr., sang Bunda republik, dan Martin Romualdez apabila dirinya terlebih dahulu tewas terbunuh.
output penyelidikan NBI mengategorikan tindakan sang Wapres sebagai bentuk ancaman serius sekaligus dugaan hasutan hasilkan melaksanakan pemberontakan (incitement to sedition). bagian dalam berkas tuntutan pidana tersebut, pihak kejaksaan merekomendasikan besaran Duit jaminan (bail) sebesar 120.000 peso Filipina (Sekeliling Rp34 juta) Kalau Sara mengajukan pembebasan penahanan Fana.
Gempuran pidana di pengadilan Biasa ini melengkapi badai kenegaraan Nan inti melilit Sara Duterte. Secara bersamaan, ia juga berada di ambang pemakzulan (impeachment) Nan tahapan persidangannya inti bergulir di Senat Filipina.
Dugaan ancaman pembunuhan terhadap kepala republik sebagai Esa dari empat materi dakwaan Primer bagian dalam Sidang Pemakzulan tersebut. Tiga dakwaan berat banget lainnya Nan menyasar sang Wapres meliputi dugaan penyelewengan anggaran operasional taktis tak memakai keterbukaan, dugaan penerimaan gratifikasi dan suap selama menjabat serta akumulasi aset dan kekayaan bernilai masif Nan Tak terdaftar secara Absah bagian dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara republik.
Menanggapi tuntutan pidana Nan diajukan DOJ, tim kuasa legalitas Sara Duterte langsung melayangkan perlawanan sengit. Pengacara pembela, Paul Lawrence Lim, mengevaluasi bahwa tapak Kejaksaan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Biasa melanggar legalitas tata republik teringat tahapan pemakzulan di Senat Tetap terjadi. “Sebagai pejabat Nan meraih dimakzulkan, Wakil pemimpin Tak meraih dituntut atas dugaan pelanggaran Nan juga sebagai pokok perkara pemakzulan,” konfirmasi Lim.
Kubu Duterte mengagendakan pembelaan bahwa keadaan kekebalan pejabat publik serta tahapan impeachment di lembaga legislatif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pengadilan sipil berhak mengadili perkara pidananya. Keterbelahan pandangan legalitas ini ditegaskan akan menimbulkan perdebatan sengit di meja hijau sekaligus memperuncing tensi geopolitik di Manila.
