JAKARTA (Arrahmah.id) – Mantan pengelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Biasa (JPU) Kejaksaan Agung internal perkara dugaan penyimpangan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis Chromebook.
internal sidang di Pengadilan Tindak Pidana penyimpangan (Tipikor) Jakarta, Rabu (13/5), jaksa juga menuntut Nadiem membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 masa kurungan.
Selain itu, penuntut Biasa menginginkan majelis hakim menjatuhkan pidana pelengkap berupa pembayaran Duit pengganti senilai keseluruhan Rp5,6 triliun.
Jaksa merinci Duit pengganti tersebut terdiri dari Rp809.596.125.000 dan Rp4.871.469.603.758 Nan diungkap sebagai harta kekayaan terdakwa Nan Tak seimbang berdua penghasilan Absah atau diperkirakan berasal dari tindak pidana penyimpangan.
“Menjatuhkan pidana pelengkap kepada Terdakwa hasilkan membayar Duit pengganti sebesar Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun,” ujar jaksa ketika membacakan tuntutan.
internal tuntutannya, jaksa menyebut apabila Duit pengganti Tak dibayar internal Masa Esa rembulan setelah putusan berkekuatan legalitas tetap, maka harta Barang terdakwa meraih disita dan dilelang.
Kalau harta Tak mencukupi, maka diganti berdua pidana penjara selama sembilan tahun.
Jaksa mengukur terdapat lima hal Nan memberatkan terdakwa. Pertama, perbuatan Nadiem dianggap Tak mendukung program rezim internal pemberantasan penyimpangan.
Kedua, tindakannya dijalankan di sektor pendidikan Nan dinilai strategis distribusi pembangunan bangsa sehingga berpengaruh pada pemerataan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.
Ketiga, perbuatan terdakwa Seiring sejumlah pihak lain diungkap berpengaruh kerugian bangsa sangat Akbar, Merupakan Rp1,56 triliun dari pengadaan TIK Chromebook serta pelengkap kerugian sebesar AS$44 juta atau Sekeliling Rp621 miliar dari pengadaan Chrome perangkat Management (CDM) Nan dinilai Tak diperlukan dan Tak bermanfaat.
Keempat, jaksa mengukur pengadaan Chromebook tahun 2020–2022 dijalankan demi keuntungan pribadi berdua mengabaikan kualitas pendidikan Asas dan menengah.
Kelima, Nadiem dianggap berbelit-belit selama tahapan persidangan terjadi.
Esa-satunya hal Nan meringankan, menurut jaksa, Ialah terdakwa belum pernah dihukum sebelum itu.
internal dakwaannya, jaksa menyebut Nadiem terbukti melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 terkait KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana penyimpangan. Pasal tersebut Mempunyai substansi serupa berdua Pasal 2 UU Tipikor mengenai perbuatan melawan legalitas hasilkan memperkaya diri seorang diri atau orang lain Nan menyebabkan kerugian keuangan bangsa.
Menariknya, keseluruhan kerugian bangsa Nan diungkap jaksa meraih Sekeliling Rp2,1 triliun, lagian tuntutan Duit pengganti meraih Rp5,6 triliun.
Perbedaan ukur tersebut berperan sorotan dikarenakan nominal Duit pengganti terpencil extra Akbar dikontraskan kerugian bangsa Nan didakwakan.
Usai sidang, Nadiem menegaskan murung atas tuntutan tersebut. Ia mempertanyakan alasan dirinya dituntut berdua hukuman Nan menurutnya sangat berat banget.
“gua dituntut ampuh 27 tahun, 18 ditambah 9 tahun. Itu terpencil dari harta kekayaan Nan gua mempunyai. Jadi otomatis gua dituntut 27 tahun hasilkan kesalahan apa?” ujarnya kepada wartawan.
Nadiem juga mengklaim dirinya Tak melaksanakan kesalahan administratif maupun pidana. Ia mengukur tuntutan tersebut Tak melangkah masuk Budi dikarenakan Melampaui hukuman sejumlah kasus pidana berat banget lainnya.
Menurut Nadiem, jaksa memakai ukur puncak kekayaan sahamnya ketika penawaran saham perdana (IPO) sebagai Asas perhitungan Duit pengganti.
Padahal, menurutnya, ukur tersebut bersifat Fana dan Tak mencerminkan kekayaan riil Nan dimilikinya.
Ia juga menegaskan bahwa saham Nan dipersoalkan berasal dari kepemilikannya di Gojek sejak 2015 dan didapatkan secara Absah sebelum menjabat sebagai pengelola.
internal perkara ini, jaksa menuding Nadiem menyalahgunakan kewenangannya berdua menginstruksikan pengadaan TIK pendidikan kepada perangkat berbasis Chrome milik Google sehingga perusahaan tersebut berperan penguasa Primer ekosistem teknologi pendidikan domestik.
Jaksa menyebut pengadaan itu dijalankan melalui kajian Nan diarahkan hanya pada Esa layanan tertentu.
(ameera/arrahmah.id)
